Politisi "Artis"

Latar Belakang Masalah

Genderang perang Pemilihan umum telah ditabuh oleh para Partai Politik dan calon legislatif. Dinamika politik di masyarakat pun mulai bergejolak.

Pilkada sebagai wujud pelaksanaan demokrasi memang seolah menjadi lahan potensial untuk digarap dalam mencapai tujuan yang diinginkan, bukan hanya politisi, pengusaha, tapi berbagai kalangan masyarakat termasuk artis. Keinginan untuk terjun ke kancah perpolitikan yang marak digeluti oleh para artis sekarang ini entah itu sekadar latah belaka atau memang panggilan hati mereka untuk menjadi pelayan masyarakat melalui jalur yang berbeda dengan yang selama ini mereka geluti

Makin hari makin banyak artis yang diajak maju di beberapa  pilkada dan pemilu legislatif sampai-sampai nama salah satu partai terkenal diplesetkan menjadi Partai Artis Nasional.

Artis–artis sekarang ini tidak lagi hanya sekadar menggoyang panggung hiburan pada saat kampanye sebagai pendukung salah satu kandidat kepala daerah, tapi mereka sendiri sudah terjun sebagai kandidat yang mengampanyekan dirinya. Sebut saja diantaranya Rano Karno, Dede Yusuf yang sudah lebih dulu dan yang terbaru adalah Julia Perez.

Banyaknya artis yang ikut maju di kancah pemilihan kepala daerah (pemilukada), dinilai politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfud Sidik, sebagai usaha partai politik (parpol) untuk merebut kursi kekuasaan di daerah.

Pengamat politik Muhammad Qodari menyebutkan, fenomena artis-artis terjun ke pilkada memang menarik untuk dicermati. Dia melihat artis melenggang ke pilkada awalnya bukan niatan sang artis sendiri, namun bujukan dan rayuan partai-partai politik (parpol). Artis menjadi sasaran rayuan, karena popularitas selebriti sangat layak dijual. "Berbagai survei membuktikan, untuk memenangkan pilkada itu popularitas nomor satu. Misi dan visi itu menjadi nomor sekian. Itu sebabnya, artis-artis banyak didekati parpol untuk menjadi jago mereka," kata Muhammad Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer.

Parpol-parpol itu sebenarnya memiliki segudang jago yang intelek, berpengalaman, integritasnya baik, namun sangat sedikit dari kader mereka yang benar-benar ”ngetop”. Karena itu, dengan menjagokan artis, parpol-parpol tak perlu capek-capek mempopulerkan terlebih dahulu jagoannya. Namun yang sesalkan, aspek kualitas menjadi dinomorsekiankan oleh parpol. Karena pragmatisnya, parpol cenderung mengabaikan bobot kepemimpinan jagoannya.

Munculnya para artis menjadi politikus, kini bukan hal yang baru dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Bahkan munculnya para artis yang berhasil melenggang ke kursi terhormat DPR/DPRD sudah terjadi pada era orde baru. Yang menjadi pemikiran adalah mengapa fenomena ini dapat terjadi? Apakah mampu para artis tersebut menjadi pemipin daerah tanpa memiliki latar belakang pengetahuan politik sebelumnya? Sedangkan politisi yang telah lama berkecimpung di dunia politik saja belum tentu dapat menjadi pemimpin yang baik.

Pembahasan

Masyarakat Indonesia selain mengharapkan adanya tokoh-tokoh muda yang siap menjadi pemimpin politik baik itu di tingkat daerah (menjadi bupati atau gubernur) maupun ditingkat nasional (menjadi presiden), masyarakat juga mengharapkan munculnya tokoh-tokoh alternatif yang potensial, bukan hanya tokoh-tokoh lama yang sudah tua dan dianggap tidak membawa perubahan.  

Dulu, ada imej, artis sebagai penghibur saja. Bahkan, ada yang berprilaku ‘aneh-aneh’. Kini, ternyata citra artis membumbung, dan dipercaya rakyat untuk mengantungkan harap.

Lain halnya dengan politikus. Citra mereka  sedang babak belur. Mulai dari kasus syahwat sampai korupsi. Yang terakhir sedang mengalami peak: Tiada hari tanpa berita korupsi politikus di media cetak dan elektronik.

Ini bukan menjadi hal yang tabu lagi artis jadi politisi, namun tetap saja, selalu menuai kontradisksi karena artis dianggap kurang kredibel dan mengambil jalan pintas (instant) dalam berpolitik dengan mengandalkan kepopulerannya.

Sejumlah iming-iming fasilitas dan jabatan kehormatan mungkin menjadi salah satu daya tarik yang kuat bagi para seleb yang mencoba keberuntungan di kancah politik. Memang tidak ada yang salah, apalagi di negara demokrasi, siapa saja boleh menjadi pemimpin.

Peluang dan Tantangan Keterlibatan artis dalam pelaksanaan pilkada selain karena keinginannya sendiri, juga karena didorong oleh kehendak masyarakat sendiri. Ini terbukti dari banyaknya artis yang justru dilamar oleh partai-partai politik untuk diusung menjadi kandidat dalam pilkada atau oleh kalangan-kalangan yang hendak maju dalam pilkada melalui jalur perseorangan.

Tapi apakah langkah para selebritis ini benar-benar sejalan dengan kemampuan mereka secara keilmuan dan kesiapan psikis untuk menjadi panutan bagi rakyat yang dipimpinnya kelak? Fakta dan sejarah perpolitikan di tanah air ini belum menunjukkan keberhasilan seorang artis ketika berkiprah di dunia politik. Bisa jadi ketika menjalankan profesi keartisannya begitu total dan menghayati peran yang dilakoninya, tetapi ketika memasuki dunia perpolitikan seolah masuk ke dunia lain yang tentu saja jauh berbeda dari panggung keartisan.

Fenomena tersebut hanya sebagian definisi dari keseluruhan. Sedang yang lain adalah selebriti karena klan politik(misalnya Puan Maharani dan Edhie Baskoro Yudhoyono), politisi yang tertimpa kasus negatif, dan siapapun yang setia memperjuangkan kebijakan publik tertentu (khususnya jika ia mampu melakukan dengan ”politik selebritis”, istilah ini membutuhkan pembahasan terpisah)

Dalam ilmu komunikasi politik, sesungguhnya definisi selebriti politik adalah tokoh mana pun (baik politisi, artis, maupun hanya orang biasa) yang mampu menyita ruang-ruang media massa dalam perbuatan atau pernyataan yang memiliki akibat politik, khusunya terhadap kebijakan politik(dalam Effendi Gazali, (Koordinator Program Magister Komunikasi Politik UI).

Kelahiran artis-politikus (anggota legislative) adalah buah dari demokrasi. Tapi, diharapkan agar Senayan tidak berubah menjadi sumber gosip. Apalagi, bila gosip-gosip yang muncul berkelas tayangan infotaimen belaka. Risiko yang dimaksud adalah, pertama, dari segi psikologi politik, polarisasi di dalam internal partai akan terbelah ke dalam dua kubu besar.

Masing-masing kubu ini dikendalikan oleh perasaan yang berbeda. Yang satu merasa sebagai penghuni tetap dan menuding kaum selebritas sebagai pendatang yang tak berkeringat. Dan, para selebritas merasa percaya diri dengan bermodal kepopulerannya.

Kedua, para artis bisa menjadi pendongkrak atau bahkan sebaliknya, menjadi batu sandungan terhadap citra perpolitikan lembaga dewan. Kedua potensi ini, sedari awal, tidak melekat pada anggota legislatif dari kalangan politisi biasa. Inilah kekhasan artis. Ada dua asumsi yang dapat digunakan sebagai penjelasannya.

Asumsi pertama adalah para artis merupakan kalangan yang telah “punya harga” tersendiri bagi dunia pers. Posisi mereka di lembaga dewan bisa jadi tinggal menunggu untuk didatangi para pemburu berita. Ibarat kata, kelak, tiada berita politik dewan tanpa kemunculan para artis. Hal ini harus benar-benar termanfaatkan secara optimal.

Memang, asumsi ini dapat ditafsirkan hanya mendudukkan para artis sekadar sebagai “bunga-bunga” politik. Karena ini adalah pasar politik yang terbuka, asumsi ini sah saja untuk dilekatkan. Sekarang, tinggal bagaimana kalangan artis meresponsnya.

Asumsi kedua adalah kelanjutan dari asumsi yang pertama di atas. Para artis kebanyakan awam dengan dunia politik praktis, maka, rawan untuk dijadikan kambing hitam terhadap buruknya kinerja dewan. Kesalahan sedikit saja menjadi tumpuan gosip tak sedap. Ujung-ujungnya, gosip-gosip itu dapat dikelola oleh politikus Senayan yang sudah profesional sebagai sumber untuk menutupi buruknya kinerja dewan secara umum.

Ketiga, ketenaran artis sebagai penguji ketenaran putra-putri mahkota yang selama ini menjadi “artis” partai. Bila dibandingkan para artis, putra-putri mahkota dari petinggi partai, itu sebenarnya tidak kalah instan dalam menduduki jabatan-jabatan puncak di dalam tubuh partai politik.

Kepopuleran yang telah mereka raih sebagai selebritis memang menjadi keuntungan tersendiri dibanding dengan politikus yang masih harus berusaha menjadi “seleb”. Apalagi jika keinginan para seleb ini lebih dipopulerkan melalui infotainment yang menyosialisasikan setiap tingkah selebritis ini.

Kepopuleran yang mereka miliki seolah menjadi modal terbesar untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat. Seabrek alasan lain juga diutarakan sebagai pembenar mengapa para seleb ini memilih banting setir ke dunia politik, bahkan tidak sedikit dari mereka yang memilih hengkang total dari dunia keartisan yang selama ini membesarkan namanya. Meskipun ada sebagian yang bisa mempersandingkan antara dunia politik dan profesi keartisan.

Solusi

Seorang artis yang mau terjun ke dunia politik hendaknya memahami betul apakah keinginannya itu betul-betul untuk kepentingan rakyat dan bukan hanya menambah kepopulerannya semata, melainkan memerhatikan kemampuan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah.

Akan lebih bijak  jika seorang artis sebelum memutuskan untuk hengkang dari panggung keartisan ke panggung politik, memahami, mempelajari dan menimba pengalaman dunia perpolitikan lebih dahulu.

Hendaknya para artis bersabar dan berproses dalam mengenal dunia politik. Terus belajar, membaca dan memahami serta memberikan solusi terhadap isu-isu sosial dan politik akan menjadi modal dasar bagi siapapun yang memutuskan untuk berpolitik.

Para politikus harus berbenah diri. Mempertebal kompetensi, menghilangkan citra negatif karena perilaku tidak terpuji seperti kasus seksual atau korupsi. Politikus yang bukan haus ‘kekuasaan’ dan dengan itu memperkaya diri, tetapi politikus yang benar-benar, sepertri dikampanyekan, berjuang demi rakyat, memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Rakyat juga sebaiknya lebih bisa memilah siapa yang akan mereka pilih nanti. Pilihan yang tepat akan membuat daerah yang dipimpin calon tersebut lebih baik. Sebaliknya, jika salah memilih pemimpin, bisa jadi si pemimpin bakal salah urus.

 

DAFTAR PUSTAKA

Pati, Sakka. 2010. Ketika Artis Menggoyang Pilkada. http://www.fajar.co.id/koran/1270430725FAJAR.UTM_5_4.pdf. Diakses pada tanggal 30 April, pukul 14.00. 

Gultom, Binsar M. 2009. Menimbang Serbuan Caleg Artis. http://www.surya.co.id/2009/04/28/menimbang-serbuan-caleg-artis.html. Diakses pada tanggal 30 April, pukul 14.20. 

Ilmu Psikologi Indonesia.2008. Demo Presi 2. http://www.ilmupsikologi.com/?p=57. Diakses pada tanggal 30 April, pukul 14.00. 

Nurul. 2010. Artis Kurang sabar Berpolitik. http://sosbud.kompasiana.com/2010/04/24/nurul-arifin-artis-kurang-besabar-untuk-. berpolitik/. Diakses pada tanggal 30 April, pukul 14.10. 

PTTUN. 2009. Tren Artis Bertarung di Pilkada. http://www1.pttun-jakarta.go.id/gpdf.php?pdf=artikel&id=7. Diakses pada tanggal 30 April, pukul 14.15. 

Suhendi, Adi. 2010. Politisi PKS: Kasihan, Artis Hanya Diperalat Parpol. http://www.tribunnews.com/2010/04/19/politisi-pks-kasihan-artis-hanya-diperalat-oleh-parpol. Diakses pada tanggal 30 April, pukul 14.25. 

Bh. 2008. Fenomena Artis Jadi Politisi. http://alinur.wordpress.com/2008/04/30/fenomena-artis-jadi-politisi/. Diakses pada tanggal 30 April, pukul 14.28. 

Abbas, Ersis Warmansyah. 2008. Artis Versus Politik. http://webersis.com/2008/07/09/artis-versus-politikus/. Diakses pada tanggal 30 April, pukul 14.55. 

Halilintar. 2009. Artis Jadi Politikus, Politikus Jadi Artis. http://halilintarblog.blogspot.com/2009/01/artis-jadi-politikus-politikus-jadi.html. Diakses pada tanggal 30 April, pukul 15.05. 

Zeena, Rahmat. Artis Ramaikan Pilkada, Politisi Salahkan UU. http://software-pilkada.com/component/content/article/57-pilkada/190-artis-ramaikan-pilkada-politisi-salahkan-uu. Diakses pada tanggal 30 April, pukul 14.50. 

Gazali Efendi. 2008. Ketika Slebriti Berpolitik Kosong. http://webdev.ui.ac.id/download/kliping/070808/ketika_selebriti_berpolitik_kosong.pdf. Diakses pada tanggal 30 April, pukul 14.35. 

Politisi vs Negarawan

Presiden Harry Truman setengah berkelakar menyatakan, “Seorang politisi baru disebut negarawan apabila telah lima belas tahun kembali ke alam baka.” Negarawan paling sederhananya diartikan sebagai orang yang bersedia meninggalkan kepentingan pribadinya dan mengabdi seluruh dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara.

Kalau politisi, yang arti dasar dari kata yang disandangnya adalah mereka yang mahir dalam menata kepentingan umum, telah disempitkan sebagai “orang yang dapat mencapai segala kepentingannya, terutama kursi kekuasaan, dengan cara-cara cerdik-pandai. “ Setelah menjadi politisi atau pemegang dan penerima mandat dari rakyat, politisi yang mendapat delegasi bekerja hanya demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara, sesuai amanah Konstitusi.

Dengan pemahaman dua tipikal gelar itu, politisi sebenarnyalah mereka yang berwenang untuk merencanakan, mengontrol dan mengevaluasi roda kepentingan rakyat yang dijalankan eksekutif, demi kepentingan rakyat.

Georges Pompidou menyatakan bahwa negarawan adalah politisi yang menempatkan dirinya dalam pelayanan kepada bangsa. TANDEF, mendefinisikan negarawan sebagai seseorang yang berjiwa dan berjuang demi kepentingan yang lebih besar sehingga dia selalu berpikir dan bertindak hanya untuk bangsa negaranya (14 Agustus 2008). Sedangkan menurut Dr. Andi Irawan dalam Koran Tempo 27 Nopember 2007, kata negarawan merujuk pada sosok manusia yang visioner, berorientasi jangka panjang, mengutamakan kesejahteraan bersama dibanding kesejahteraan pribadi dan golongan, mampu berlaku egaliter, adil dan mengayomi semua komponen bangsa serta mampu membuktikan komitmen tersebut dalam perilaku sosial ekonomi, budaya dan politiknya.

Sedang “politisi” adalah nama lain dari “politikus”, itu terjemahan dari bahasa Inggris, “Politician”, artinya “pelaku politik”, yakni orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis, seperti pengurus/aktivis partai politik, para pejabat negara, orang-orang yang duduk di lembaga pemerintahan, dsb.

Setiap daerah perlu seorang negarawan. Yakni mereka yang memiliki karakter mengedepankan kepentingan daerah daripada kepentingan individu, kelompok atau golongannya. Seseorang atau figur yang mampu memberi keteladanan cara berpikir dan berjuang buat bangsa dan rakyat semata. Mereka orang-orang berpendirian teguh dan bertanggung jawab yang berani mengatakan kebenaran walaupun pahit dan risikonya tinggi. Dan pastinya mampu membangun suasana nyaman dan damai jauh dari konflik kepentingan politik sesaat. Kerinduan akan adanya negarawan semakin mengemuka ketika para elit politik memerebutkan kekuasaan puncak. Semua para calon bupati dan wakil bupati berlomba-lomba seakan mereka negarawan.

Namun coba saja kita lihat ketika tempo hari proses koalisi yang dibangun. Diawali dengan adanya proses terbentuknya koalisi besar dengan segala janji dan nafsu besar. Namun belakangan ternyata masing-masing petinggi partai merasa calon merekalah yang paling layak menjadi calon Bupati. Mereka begitu asyik memikirkan kepentingan parpolnya masing-masing. Bukan pada kepentingan bersama yang lebih luas. Begitu juga hal ini terjadi pada setiap proses koalisi partai manapun.

Para caleg tersebut rela berseteru dengan partai yang pernah diusungnya sendiri. Bahkan tidak canggung untuk mengumbar janji dan berpindah ke parpol lain demi memuluskan jalannya menjadi seorang Bupati. Hal ini sekilas menunjukan bahwa mereka bukanlah seorang negarawan. Seorang negarawan akan tetap mempertahankan ideologis yang pernah diusung sebelum menjadi anggota parpol tersebut. Apabila ini tetap terjadi, bukan tidak mungkin mereka hanya akan menjadi politisi yang mengejar jabatan bukan karena panggilan hati dan niat memajukan kesejahteraan rakyat, namun hanya sekedar sebagai profesi yang lebih banyak mengambil keuntungan untuk pribadi dari jabatan tersebut.

Kekuasaan dan segala kebutuhan akan terpenuhi bila menjadi seorang Bupati. Setidaknya mereka akan mendapat banyak fasilitas dari Negara. Menurut teori kebutuhan dari Maslow setidaknya ada 5 kebutuhan yang akan terpenuhi.

Pertama Kebutuhan yang bersifat fisiologis (lahiriyah). Manifestasi kebutuhan ini terlihat dalam tiga hal pokok, sandang, pangan dan papan. Bagi caleg, kebutuhan akan gaji, uang lembur, perangsang, hadiah-hadiah dan fasilitas lainnya seperti tunjangan kesehatan dan keluarga, rumah dinas, kendaraan dll, bisa menjadi motif dasar para caleg rela melakukan apa saja untuk menajadi seorang pemimpin daerah. Belum termasuk tunjangan yang akan tetap diterima apabila pensiun

Kedua kebutuhan keamanan dan ke-selamatan kerja (Safety Needs) Kebutuhan ini mengarah kepada rasa keamanan, ketentraman dan jaminan seseorang dalam kedudukannya, jabatan-nya, wewenangnya dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Rasa aman mungkin bisa tercapai bila caleg yang akan menjadi bupati nanti bekerja dengan amanah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun apabila tidak terjadi sesuai pertauran yang ada, maka para bupati kelak akan tersangkut masalah seperti halnya bupati terdahulu. Namun dengan kekuasaannya, masalah hukum tidaklah terlalu menjadi beban.

Ketiga, kebutuhan sosial (Social Needs).Kebutuhan akan kasih sayang dan bersahabat (kerjasama) dalam kelompok kerja atau antar kelompok. Menjadi seorang Bupati akan meningkatkan status soialnya. Bupati akan dipandang sebagai orang yang sangat terhormat dan disegani banyak orang.

Keempat, kebutuhan akan prestasi (Esteem Needs). Kebutuhan akan kedudukan . Kebutuhan akan simbul-simbul dalam statusnya sesseorang serta prestise yang ditampilkannya. Seorang negarawan hendaknya lebih mengutamakan kebutuhan untuk berprestasi membangun daerahnya dan mensejahterakan masyrakat.

Kelima, kebutuhan mempertinggi kapisitas kerja (Self actualization). Setiap orang ingin mengembangkan kapasitas kerjanya dengan baik bagitu pula para caleg. Hal ini merupakan kebutuhan untuk mewujudkan segala kemampuan (kebolehannya) dan seringkali nampak pada hal-hal yang sesuai untuk mencapai citra dan cita diri seseorang. Akan menjadi sangat baik apapbila segala kemampuan yang dimiliki akan diabdikan untuk daerah layaknya seorang negarawan yang begitu mencintai daerah yang dipimpinnya.

Segala konflik para caleg dengan masalah yang mereka tinggalkan dibelakang, akan berpengaruh juga bagi masyrakat Sleman terutama pendukung para caleg tersebut. Setidaknya dari kabar yang diterima oleh narasumber, warga NU yang menjadi basic PKB terpecah. Sebagian mendukung Hafidh Asram dan sebagian mendukung Sukamto. Apabila perbedaan tentang dukungan para caleg terus terjadi, dikhawatirkan akan terjadi group think, yakni proses pembuatan keputusan yang kurang baik, sehingga besar kemungkinannya akan menghasilkan keputusan yang jelek dengan akibat yang sangat merugikan.

Gejala-gejala group think sudah mulai terlihat, salah satunya dengan adanya The illusion that the group is invulnerable  atau ilusi pendapat kelompok selalu benar. Misalnya saja pada kelompok pendukung Sukamto mengklaim bahwa Hafidh seharusnya tidak mencalonkan diri menjadi Bupati karena pernah berjanji tidak akan maju lagi.

Bila The illusion that the group is invulnerableini terjadi pada semua pendukung caleg, maka akan mengurangi rasa kritsi terhadap caleg yang didukung. Karena sudah terjadi bias bahwa keputusan kelompok, dalam artian kebijakan yang dilakukan para caleg ini dianggap selalu benar. Bagi para caleg yang menang dalam pilkada, The illusion that the group is invulnerable akan membuatnya semakin leluasa dari kritik-kritik masyarakat.

Menyiasati "Kaing-kaing" Kampanye; Memilih Calon Pemimpin atau Partai yang Tepat

Jaman Indonesia baru merdeka, tidak ada pemimpin yang pada masa jabatannya tidak timbul konflik. Jaman Soekarno sampai saat ini (2011) Susilo Bambang Yudhoyono, selalu saja ada masalah. tidak ada pemimpin yang sempurna memang, namun tidak juga diam membiarkan pemimpin yang "ecek-ecek" memimpin negri ini.

Rahasia umum apabila semua calon pemimpin selalu tampil mengesankan dan seperti memberi harapan bagi rakyat saat kampanye. Banyak cara dilakukan supaya calon pemimpin ini mendapat dukungan, minimal simpati rakyat, supaya bisa melenggang menjadi pemimpin negri ini.

Memilih pemimpin berkualitas mutlak diperlukan bila ingin memajukan negeri yang sudah bobrok ini. Berikut beberapa cara yang dapat menjadi pertimbangan dalam memilih calon pemimpin atau partai yang tepat:

1. Jangan pilih yang terlalu banyak janji;

Banyak janji membuat calon pemimpin mau tak mau harus memenuhi janji tersebut. Dalam jabatan sebagai pemimpin, banyak tugas dan halangan yang datang. Makin banyak janji yang diumbar makin banyak halangan untuk mewujudkannya. Kembali lagi pada kodrat bahwa pemimpin adalah manusia biasa yang memiliki banyak kelemahan. Saat pemimpin merasa sudah kesusahan dalam mewujudkan janjinya, maka cenderung pemimpin tersebut secara sengaja atau tidak sengaja akan lupa dengan janjinya dahulu. Banyak janji, banyak lupa. Banyak lupa, banyak dosa. Dalam hal ini rakyat dan pemimpin tersebut akan dirugikan. bagi rakyat, harapan mereka akan pupus dan menimbulkan kekecewaan serta tidak terpenuhinya kebutuhan mereka yang dijanjikan pemimpin. Bagi pemimpin, akan menimbulkan banyak dosa, stressor, dan dicaci rakyat habis-habisan. tuh kan kasian kan?

2. Jangan pilih caleg yang berasal dari partai yang banyak masalah;

Hal ini sudah sangat jelas, apa yang bisa diharapkan dari pemimpin yang berasal organisasi semrawut? Kredibilitas, nilai-nilai yang dijunjung, penerapan peraturan, komitmen, pengelolaan, sumber daya manusia, dan proses-proses dalam partai tersebut akan dipertanyakan. Prosesnya saja dipertanyakan, apalagi hasil calegnya?

3. Jangan memilih partai yang anggota partainya bermasalah;

Apabila partai semrawut tidak dapat menghasilkan pemimpin berkualitas, maka pemimpin bermasalah mencerminkan partai yang tidak kompeten. Hindari memilih partai yang anggotanya atau jebolan partai pernah terlibat atau bahkan sering terkena masalah (skandal seks, perselingkuhan, korupsi, indisipliner, dll). Hindari juga partai yang anggotanya sering terlihat tidak memihak rakyat. Pemimpin yang selalu menuntut fasilitas tanpa ada hasil maksimal, pemimpin yang keras kepala, tidak peduli suara rakyat. Menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak berkualitas, membuat kualitas partainya juga dipertanyakan. Bagaimana sistem pengkaderan partai tersebut, bagaimana sistem perekrutan calon pemimpin, bagaiman proses pembinaan?

4. Hindari calon yang narsis berlebihan;

Narsisme ini bisa dalam bentuk mencitrakan dirinya secara berlebihan. Misalnya dengan semboyan "jujur, adil, nasionalis, cintak negara, dekat dengan petani-pemulung-nelayan-penyanyi(soalnya sewaktu kampanye selalu bawa-bawa penyanyi), pembela wong cilik, akrab dengan pedagang, bertakwa, bersahaja, penjaga persatuan, anti korupsi (sangat dipertanyakan), sholeh, rajin mandi-menabung dan tidak sombong, dll". Dengan menonjolkan ke-narsisannya, para calon pemimpin ini secara tidak langsung juga menyombongkan diri. Apabila kecenderungan ini maka patut dipertanyakan kemampuannya yang lain. Asumsinya, dia menonjolkan kelebihannya untuk menutupi kekurangan. Gawatnya lagi, bila kekurangannya itu adalah aspek sentral untuk menjadi pemimpin yang berhasil. Selain itu, sifat sombong sangat tidak disukai Tuhan dan menjadi contoh yang buruk bagi yang dipimpinnya.

5. Jangan mau nasib kita selama beberapa tahun mendatang dibeli dengan harga 15 ribu rupiah!;

Poin ini merupakan poin paling rawan, karena merupakan poin kelemahan rakyat dan poin senjata ampuh bagi caleg untuk mendapatkan suara. Faktor ekonomi memang merupakan faktor urgent dalam masyarakat. Satu sisi masyarakat perlu bantuan nyata (bisa berupa dana atau material) secara langsung dan secepatnya walaupun hanya belasan ribu, sisi lain masyarakat secara tidak langsung menggadaikan nasibnya untuk beberapa tahun mendatang untuk sekedar uang belasan ribu rupiah. himbauan yang tepat yang bisa meminimalisir hal ini. Alasan umum bila para caleg ini berkilah bahwa uang tersebut hanya untuk  "sedekah". Secara psikologis masyarakat yang menerima "sedekah" itu merasa berhutang kepada caleg tersebut dan balasan yang bisa dilakukan adalah memberikan suaranya.Namun dari sini kita sudah tahu bagaimana kompetensi caleg tersebut. Sebelum memimpin saja sudah memakai cara-cara yang kurang baik, bagaimana saat memimpin? Bisa jadi malah semakin parah. Mari kita renungkan, anggap saja periode pemimpin baru adalah 5 tahun. Apakah sebanding, uang 15 ribu rupiah untuk nasib rakyat selama 5 tahun. Tentu saja tidak sebanding. Belum lagi apabila nanti uang rakyat yang diselewengkan jumlahnya tak terduga. Jauh lebih rugi bukan?

6. Jangan terlalu percaya statemen data politikus;

Teliti dan selidiki kebenaran statement. Mengingatkan kembali bahwa tidak semua paparan data yang diumbar politikus itu benar. Misalnya ada yang membuat statement bahwa Presiden itu didukung oleh 70% rakyat. Benarkah demikian? Mari kita coba telaah lagi. Anggap saja rakyat Indonesia ada 230 juta jiwa. Benarkah 230 juta jiwa tersebut ikut pemilu semua? Apakah semua anak-anak dibawah umur ikut memilih? Apakah semua yang berhak ikut pemilu itu tidak golput? Andaikata jumlah anak-anak di bawah umur yang belum berhak ikut pemilu ada 35 (anggap saja 1 rumah hanya 2 anak) juta jiwa saja berarti yang berhak ikut pemilu ada 195 juta jiwa. Lalu yang berhak ikut namun golput ada 20 juta, berarti 200 juta dikurangi 20 juta ada 175 juta jiwa. Kembali pada statement bahwa 70% rakyat mendukung presiden, maka 70% dari 175 juta adalah 122,5 jiwa. Itu baru angka optimisnya. Ambil sisi paling optimis saja, berarti hanya 122,5 dari 230 juta berarti hanya sekitar 51% saja. Angka tersebut adalah angka yang cukup muluk apabila melihat rakyat Indonesia cenderung semakin tidak percaya pemimpin rakyat. Masihkah 70% itu berlaku? 

7. Jangan memilih calon pemimpin dengan alasan tidak rasional;

Kejadian ini sering menimpa pada Ibu-ibu. rakyat memang sudah jengah dengan pemimpin yang tidak kunjung memberikan kemajuan pada kehidupan mereka. Setiap hari mereka hanya disuguhi kelakuan pemimpin yang ribut masalah fasilitas dan saling serang. Rakyat hanya bisa melihat tontonan yang menghibur tersebut dari artis. Saat harapan rakyat pada pemimpin politik mulai pudar, mereka hanya bisa menggantungkan pada calon pemimpin yang kesehariannya bisa menghibur mereka, setidaknya fisik mereka sedap dipandang mata. Ya! penampilan inilah yang menjadi alasan tidak rasional. Fenomena ini banyak terjadi pada ibu-ibu. Memilih calon pemimpin yang wajahnya tampan, nampak gagah, tinggi, putih. Adakah dari salah satu hal tersebut yang mengindikasikan bahwa calon pemimpin tersebut akan menjadi pemimpin sukses? Maukah kita dipimpin oleh pemimpin ganteng tapi idiot?

8. Waspadai caleg/parpol baru yang banyak sesumbar;

Parpol yang baru biasanya belum banyak pendukung. Mereka datang seperti membawa harapan baru. Mereka tentu saja ingin terus mencari banyak pendukung. Salah satunya dengan banyak mengumbar harapan-harapan baru dan mengumbar cacat partai /pemimpin yang lebih dulu. Saat tujuan mereka tidak terpenuhi, biasanya mereka akan mengekor atau berkoalisi dengan partai besar yang diperkirakan akan memenangkan pemilu. Ketika parpol besar tersebut menang, maka mereka akan minta atau kebagian jatah di kursi Pemerintahan. Terjawab sudah maksud mereka. Tidak perlu ada ideologis yang diperjuangkan, tidak perlu menyuarakan jeritan rakyat, yang penting mapan di Pemerintahan.

9. Jangan mudah terpengaruh data statistik pemilu;

Data statistik ini bisa berupa diagram polling popularitas atau perolehan suara sementara. Manusia secara psikologis cenderung berpihak pada yang besar, kuat, menang dan banyak pengikutnya. Karena mengikuti kebanyakan akan dianggap normal. Tapi apakah benar data tersebut? Apakah tercantum secara jelas siap-siapa saja yang menjadi pemilih? Bagaiman jika itu hanya permainan operator untuk menunjukan rekayasa? Salah satu kesulitan untuk membuktikannya adalah siapa yang mau repot-repot menanyai kebenaran polling tersebut? Yang terpenting adalah kita tidak mudah terpengaruh.

10. Jangan mudah tersentuh oleh kunjungan calon pemimpin;

Fenomena ini biasanya ramai terjadi  menjelang pemilu. Para Calon Pemimpin ini berbondong-bondong mencari-cari daerah yang kumuh, tertinggal, dan serba susah. Daerah-daerah tersebut antara lain pasar, kampung-kampung, sawah dan tempat-tempat yang sekiranya kurang diperhatikan pemerintah. Mereka mencari celah kelalaian pemerintah. Mereka akan muncul bak pahlawan yang seakan-akan peduli. Mereka akan duduk bersama rakyat kecil, mendengar keluhan-keluhan, kadang turun tangan langsung melakukan kegiatan bersama rakyat kecil, memberi bantuan, dan tak lupa janji semanis madu. Mereka tak lupa membawa reporter untuk merekam kegiatan dan kepedulian mereka. Sebelumnya sudah direncanakan dan disetting skenario apa-apa yang akan dilakukan. Dan terakhir tak lupa berpose depan kamera. (Lumayan untuk foto baleho waktu kampanye nanti!). Apabila caleg ini menang, apakah mereka akan kembali ke daerah-daerah yang pernah mereka kunjungi waktu kampanye? Atau minimal mereka membuat kebijakan atau memberikan bantuan lagi ke tempat tersebut? Jangankan datang atau repot-repot membuat kebijakan/ bantuan, bisa ingat saja sudah bagus.

11. Bantuan dan sedekah jangan salah dipersepsi;

Tidak semua caleg menyumbang karena semata-mata untuk mendapat dukungan rakyat. Ada juga yang memang berniat menyumbang. Sumbangan biasanya ditujukan untuk pembangunan tempat ibadah, jalan-jalan, dan fasilitas umum. Sumbangan ini jangan serta merta dianggap sebagai pinjaman dimana kita harus membalas kebaikan mereka. Toh, katanya mereka "menyumbang dengan ikhlas" dan perkataan tersebut sudah dicatat malaikat. Perkara niatnya tulus atau yang lain bukan urusan kita. Kita hanya patut mengucapkan terimakasih dan bersyukur, tidak perlu sampai berlebihan membalas budi hingga mendukung mereka secara membabi-buta. Urusan balas budi mereka sudah ditangani Tuhan, rakyat tetap tidak berhutang. Mungkin memang itu rezeki mereka dari Tuhan. Rakyat tetap memilih yang terbaik. Jangan sampai jalan depan rumah bisa diperbaiki namun jalan masa depan kita menjadi berantakan.

12. Saudara belum tentu terbaik;

Kembali lagi kepada penyakit masyarakat Indonesia. Walaupun secara psikologis kita akan memilih atau percaya pada hal-hal yang familiar/berada disekitar dan memiliki kedekatan dengan kita. Wajar apabila bangga memiliki saudara atau teman yang menjadi caleg. Kecenderungan untuk mendukung orang-orang terdekat terjadi. Tapi jangan lupa bahwa nanti yang akan dipimpinnya adalah rakyat banyak, bukan sebatas saudara atau teman-teman. Nasib jutaan manusia digantungkan. Toh nantinya yang menduduki jabatan tersebut adalah saudara atau teman kita (apabila menang), bukan kita.

13. Jangan memilih calon pemimpin yang banyak mengandalkan nama besar orang lain;

Sering dijumpai iklan-iklan calon pemimpin yang disertai tokoh-tokoh terkenal. Tokoh-tokoh politikus yang masih aktif, tidak aktif, pahlawan nasional yang masih mempunyai hubungan kerabat atau organisasi. Dari sini kita bisa melihat bahwa mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Mereka menggunakan tokoh terkenal untuk mendongkrak popularitas mereka. Manutupi kelemahan (yang mungkin itu penting) dengan kelebihan popularitas. Perlu diingat bahwa kemampuan memimpin tidak mutlak diturunkan dari leluhur, namun terdapat pelatihan dan pengasahan pola pikir yang matang. Caleg seperti ini hanya menjual popularitas tokoh terkenal, bukan menawarkan kemampuan dirinya sendiri. Kenap? Apakah tak ada kemampuan yang bisa mereka tawarkan?

14. Jangan mudah memilih partai yang mendundang artis untuk kampanye;

Popularitas artis memang sangat bisa untuk menarik masa. Apalagi artis dangdut yang memiliki body sexy, goyang hot, ganteng, terkenal dan menjadi idola. Setelah masa terkumpul mereka dihipnotis dengan penampilan artis-artis yang aduhai yang berimbas pada pola pikir mereka yang terhanyut dan menjadi tidak rasional. Saat itulah caleg tersebut tampil dan menyebarkan janji serta dogma selezat coklat dan rakyat yang telah terbius dengan goyang aduhai dengan relanya mengikhlaskan nasib mereka selama beberapa tahun mendatang kepada caleg tersebut. Poin utamanya adalah, para artis itu dibayar untuk mengisi acara kampanye, bukan karena para artis tersebut sangat berkompeten dalam menilai calon pemimpin yang baik sehingga mereka mau berjoget-joget dan menghibur rakyat yang haus hiburan. Bukan hal baru lagi jika kita kebanyakn para artis tersebut hanya memiliki penampilan, bukan otak.

15. Jangan terjebak dengan partai berbasis agama;

Partai berbasis agama tidak menjamin kualitas calon pemimpin yang dihasilkan. Mereka menjual niali-nilai agama tanpa ada tindakan nyata dalam perwujudan nilai-nilai tersebut. Sudah banyak anggota DPR yang berasal dari fraksi berbasis agama yang terjerat kasus-kasus (korupsi, perselingkuhan, seks dll). Masihkah partai berbasis agama menjamin bahwa perilaku pemimpin dari partai tersebut akan berkualitas? Perilaku tidak terpuji pemimpin dari partai berbasis agama hanya akan mencoreng agama tersebut.

Memang tidak ada pemimpin yang sempurna. Namun kita juga tidak boleh tinggal diam dan membiarkan pemimpin tidak berkualitas memimpin bangsa ini. Tulisan ini hanya merupakan pandangan penulis.

Postingan ini akan diusahakan di update terus bila ada informasi tambahan. Terimakasih.